DAHAN PINUS

Sistem Informasi Kesehatan di Era Desentralisasi Perlukah Ada Blue Print-nya?


Sejak desentralisasi yang mulai berlaku pada bulan Januari 2001 secara de-facto daerah telah diberi keleluasaan
untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan permasalahan lokal untuk memacu peningkatan status kesehatan.
Daerah harus mampu merencanakan dan menyusun program kesehatan.terbengkalai begitu saja tanpa ada
pemanfaatan yang optimal. Pertanyaan yang sering muncul adalah apa yang salah, orangnya atau karena
ketidakadaan blue print yang jelas? Kesimpulannya, dalam pengembangan sistem informasi
kesehatan nasional perlu dimulai dengan tahapan penyusunan kerangka konseptual; kemudian dilanjutkan dengan
pengembangan blue print untuk skala nasional. Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan blue print di
masing-masing instansi dan lembaga yang ada di daerah, di mana antara dinas yang satu dengan yang lain harus
terintregasi. Tanpa ada kerangka konsep yang tunggal dalam sistem informasi kesehatan maka yang terjadi adalah
fragmentasi. Keberadaan data kesehatan menjadi sangat dibutuhkan. Dengan demikian, mau tidak mau pembenahan sistem informasi kesehatan yang sempat lumpuh di awal pelaksanaan desentralisasi, harus segera dibenahi dan dibangun kembali. Namun ditengah niat dan harapan untuk membangun kembali sistem informasi kesehatan, muncul suatu ironi dimana beberapa project yang menginisiasi pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis teknology belum berjalan sesuai dengan harapan. Tidak jarang perangkat sistem informasi berteknologi tinggi tersebut harus terbengkalai tanpa dimanfaatkan secara maksimal.